Pelayanan Kesehatan di Indonesia

Laurensius Daniel A

Pasca Sarjana ilmu ilmu sosial Universitas Tanjungpura Pontianak

Indonesia sebagai sebuah negara berpendudukan ke-5 terbesar di dunia hingga kini belum memiliki system pembiayaan kesehatan yang mantap. Didasari atau pun tidak, masalah tersebut terkait erat dengan factor sosio-eonomi, pranata-pranata budaya, system politik dan masih banyak aspek lain yang turut mempengerahui system upaya kesehatan.

Ketergantungan system budaya kesehatan di negara sedang berkembang, termasuk di Indonesia adalah muncul dalam bentuk ketergantungan teknologi maupun tenaga ahli. Proses ketergantungan ini terjadi sebagai akibat dari proses disiplin dan normalisasi lewat program “pembangunan internasional”. Sehingga kerap, masalah kesehatan dan kemiskinan selalu disertakan dengan utang luar negeri. (Baca : Isue HAM). Menyangkut masalah kesehatan di Indonesia serta bagaimana system dan model yang cocok untuk di terapkan bagi negeri dengan multi kultur itu ?

Bagi masyarakat Indonesia sistem upaya kesehatan terlalu penting atau berharga untuk di percayakan kepada kalangan professional. Semakin hari semakin nyata bagaimana peran serta masyarakat dalam pengkajian masalah-masalah kesehatan dan kebijakan penyelenggaraan upaya kesehatan semakin tumbuh dan berkembang. Salah satu upaya pemerintah memberdayakan masyarakat dibidang kesehatan adalah terlihat jelas dalam bentuk pola asuransi kesehatan. Salah satunya adalah program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM ), askes (Asuansi Ksehatan), atau  pun asuransi-asuransi yang di kembangkan atau di selenggarakan pihak swasta atau kalangan professional.

Kini dengan semakin meningkatnya biaya pelayanan kesehatan, maka ada kebutuhan yang semakin mendesak yang harus dimiliki masyarakat. Pertama, harus di sadari bahwa perubahan tata ekonomi dunia baru yang ditandai era globalisasi, dimana keterbukaan terhadap pasar komoditi kesehatan juga semakin terbuka. Tidak terelakkan bahwa kondisi dan fenomena global semakin membuka peluang persaingan, dan di satu

sisi biaya kesehatan semakin mahal, praktik-praktik kedokteran maupun rumah sakit semakin mahal dari jangkauan kantong masyarakat bawah.

Masalah kesehatan tampaknya tidak saja merupakan masalah atau urusan Negara, tetapi merupakan masalah bagi setiap orang. Dengan semakin tingginya biaya kesehatan, tuntutan pada system pelayanan pun turut berubah. Tak terbantahkan lagi bahwa realitas dan perubahan tersebut turut mempengaruhi masalah kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Pesoalannya kini adalah bagaimana upaya yang harus dilakukan dalam memberdayakan masyarakat agar cakupan program jaminan kesehatan dapat meningkatkan kesehatan masyarakat ?

Upaya meningkatkan kesehatan masyarakat, selain melalui berbagai kegiatan penyuluhan kesehatan, juga perlu adanya kesadaran masyarakat pada jaminan kesehatan masyarakat; yakni Memasyarakatkan Sistem Asuransi Kesehatan. Upaya dimaksud hendaknya selalu mengacu pada :

Pertama, pemerintah harus merupakan motor dari system pelayanan kesehatan masyarakat untuk mendorong masyarakat ikut asuransi kesehatan. Beban atau biaya kesehatan bagi masyarakat miskin perlu di subsidi sehingga tidak membebani pihak penyelenggaraan layanan kesehatan. Pihak lembaga-lembaga swadaya masyarakat perlu mendorong suatu usaha bersama atau terpadu antara pemerintah, sector terkait, swasta/BUMN untuk masyarakatkan asuransi. Disamping itu penghasilan dari sektor pajak, perlu disisihkan untuk alokasi dana kesehatan masyarakat dengan tujuan mengurangi beban Negara atau APBN.

Harus di sadari pula bahwa pihak pemberi layanan kesehatan, baik dokter, bidan, klinik-klinik ataupun rumah sakit dapat memberikan pelayanan terbaik secara paripurna atas dasar “melayani”. Upaya lain terlebih bagi masyarakat pekerja, maka perusahaan harus mempunyai kewajiban menjamin kesejahteraan karyawannya, termasuk jaminan pemeliharaan kesehatan.

Sejauh ini masalah jaminan kesehatan seperti Askes misalnya hendaknya betul-betul memberikan kemudahan bagi setiap penerima pelayanan kesehatan. Di Indonesia, masalah bagaimana bentuk atau model yang terbaik bagi pelayanan kesehatan di Indonesia, sepenuhnya merupakan pilihan setiap pengguna. Sebab, apa pun modelnya senantiasa mengacu pada satu tujuan, yakni memberi kemudahan dalam memenuhi kesehatan.

Sesungguhnya program JPKM dan sejumlah bentuk asuransi yang sedang berjalan cukup mengakomodasi masyarakat kita. Hanya saja, perlu peningkatan kualitas dan sikap profesional dalam pengelolaannya. Dukungan pemerintah, semakin memantapkan bahwa politcalwil pemberdayaan kesehatan di Indonesia cukup mantap.

Masalah pelayanan kesehatan di Indonesia akan semakin baik bila didukung sistem politik dan ekonomi, (otoritas pemerintah), adanya kesadaran masyarakat dan peran serta lembaga-lembaga terkait. Para pemakai dan pengguna jaminan kesehatan hendaknya selalu memperhatikan aspek yang berkaitan dengan sistem kesehatan yang telah di tetapkan. Masalahnya memang tidaklah sesederhana yang kita fikirkan, tetapi tujuan dari pemberdayaan ksehatan bagi semua.

Tidak saja menyangkut pelayanan teknis, masalah kesehatan juga terkait erat dengan sistem ekonomi, politik dan juga kemampuan perkembangan daya beli masyarakat, yang akhirnya berpengaruh pada masalah gizi, kemiskinan dan pengetahuan masyarakat. Yang pasti, model-model pemberdayaan kesehatan melalui sistem asuransi kesehatan perlu kita tingkatkan dan kembangkan sehingga memberi sinergi baru bagi pertumbuhan kita sebagai bangsa. Mari kita songsong era baru dengan segala persoalannya termasuk masalah kesehatan untuk semua.